KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Politeknik Sendawar (Polsen) di Kabupaten Kutai Barat sedang dilanda kesulitan finansial. Perguruan Tinggi satu-satunya di hulu Mahakam itu terancam tutup.

Masalah muncul dalam beberapa tahun terakhir setelah Yayasan Sendawar Sakti yang menaungi Politeknik Sendawar vakum dan tak jelas siapa pengurusnya.

Direktur Politeknik Sendawar, Nikolaus mengatakan kesulitan finansial itu telah membelit kampus sejak tahun lalu namun baru kini berembus ke permukaan. 

“Ini sangat mempengaruhi kegiatan civitas akademik,” ungkap Nikolaus saat menghadap Sekda Kutai Barat, Yacob Tullur, Selasa kemarin (2/7/2019).

Pihak kampus berharap adanya bantuan keuangan dari pemerintah atau bila memungkinkan diubah statatusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).  

“Paling tidak bisa mempertahankan kelangsungan perguruan tinggi swasta ini,” imbuh Nikolaus.

Kesulitan itu juga mengancam kenaikan status Politeknik Sendawar dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Padahal telah ada lampu hijau ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014 lalu.

“Adapun permasalahan lahan telah diselesaikan awal 2018 lalu,” ujar Nikolaus.

Sekda Kutai Barat, Yacob Tullur terkejut mengetahui permasalahan yang kini membelit Politeknik Sendawar.  Sebab, bantuan dana terus dikucurkan dalam beberapa tahun terakhir melalui pos hibah. 

“Padahal dulu ada bantuan dana. Selama lima tahun terakhir juga ada dana hibah yang diberikan pemerintah kabupaten melalui yayasan,” ungkap Yacoub Tullur. Bantuan itu seyogyanya tak membuat Politeknik Sendawar kesulitan finansial. 

Informasi dihimpun, bantuan yang diberikan kepada Yayasan Sendawar Sakti dalam lima tahun terakhir nilainya lebih dari Rp1 miliar.

Saat ini, Politeknik Sendawar menampung 200-300 mahasiswa dari Kutai Barat dan juga Mahakam Ulu. Jumlah mahasiswa kian tahun semakin menurun. 

Mayoritas mahasiswa yang berkuliah di Politeknik Sendawar adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tak sedikit mahasiswa menunggak biaya kuliah.

Tidak lancarnya penerimaan di kampus itu juga menjadikan dosen sebagai korban. Dalam 16 bulan terakhir, mereka belum menerima gaji. 

“Kadang-kadang dosen juga tidak turun, bahkan saat kita ujian juga tidak diawasi oleh dosen, hanya petugas TU saja,” kata salah seorang mahasiswa saat berbincang dengan Koran Kaltim.

Mahasiswa mendukung upaya yang telah dilakukan direktorat dengan meminta bantuan kepada Pemkab Kutai Barat. (*)

Penulis : */M Yasin Handayan

Editor: Hendra