Jumat, 21/07/2017

Jelang Pilgub Kaltim, Gubernur Diminta Netral

Jumat, 21/07/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Jelang Pilgub Kaltim, Gubernur Diminta Netral

Jumat, 21/07/2017

SAMARINDA – Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul) DB Paranoan menilai, secara pribadi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sah-sah saja mendukung calon pilihannya pada Pilgub Kaltim 2018 mendatang. Untuk diketahui, Awang Faroek Ishak sangat menginginkan Rusmadi (Sekprov Kaltim) maju sebagai calon Gubenur  Kaltim melanjutkan kepemimpinanya.

“Kalau Pak Gubernur ingin mencalonkan Rusmadi itu wajar saja. Sebab saya melihat, Awang Faroek mencari orang yang bisa melanjutkan kepemimpinanya kedepan dan bisa melanjutkan program-programnya. Namun keinginan yang ada tersebut itu, jangan sampai membuat Pak Awang menjadi tidak netral sebagai Gubernur,” ungkap Paranoan.   

Dari kacamata politik Paranoan, pihak Rusmadi bisa jadi mengalami kesulitan untuk memuluskan dirinya maju sebagai Calon Gubernur. Karena selain tidak punya partai, Rusmadi juga bukan bagian dari kader politik. 

“Kalau sudah ada partai, itu akan lebih bagus, namun kalau belum ada partai, itu pasti repot, karena  modalnya harus ada perahu,” sebut Paranoan.

Untuk diketahui, Rusmadi sudah melamar dua partai politik (Parpol), yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Bagi dia, kedua partai tersebut belum bisa dipastikan apakah mengusung Rusmadi atau tidak, sebab diketahui kader PDIP juga banyak yang mendaftar.

“Itu tergantung komonikasinya saja lagi, apakah dipilih atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Unmul Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan Awang Faroek belum bisa dikatakan melanggar secara hukum jika mendukung salah satu calon. 

“Kecuali gubernur memfasilitasi salah satu bakal calon. Misalnya dengan menggunakan fasilitas kantor gubernur untuk sosialisasi bakal calon tertentu, itu jelas melanggar etika pemerintahan,”kata Castro sapaan karibnya. (sab)


Jelang Pilgub Kaltim, Gubernur Diminta Netral

Jumat, 21/07/2017

Berita Terkait


Jelang Pilgub Kaltim, Gubernur Diminta Netral

SAMARINDA – Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul) DB Paranoan menilai, secara pribadi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sah-sah saja mendukung calon pilihannya pada Pilgub Kaltim 2018 mendatang. Untuk diketahui, Awang Faroek Ishak sangat menginginkan Rusmadi (Sekprov Kaltim) maju sebagai calon Gubenur  Kaltim melanjutkan kepemimpinanya.

“Kalau Pak Gubernur ingin mencalonkan Rusmadi itu wajar saja. Sebab saya melihat, Awang Faroek mencari orang yang bisa melanjutkan kepemimpinanya kedepan dan bisa melanjutkan program-programnya. Namun keinginan yang ada tersebut itu, jangan sampai membuat Pak Awang menjadi tidak netral sebagai Gubernur,” ungkap Paranoan.   

Dari kacamata politik Paranoan, pihak Rusmadi bisa jadi mengalami kesulitan untuk memuluskan dirinya maju sebagai Calon Gubernur. Karena selain tidak punya partai, Rusmadi juga bukan bagian dari kader politik. 

“Kalau sudah ada partai, itu akan lebih bagus, namun kalau belum ada partai, itu pasti repot, karena  modalnya harus ada perahu,” sebut Paranoan.

Untuk diketahui, Rusmadi sudah melamar dua partai politik (Parpol), yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Bagi dia, kedua partai tersebut belum bisa dipastikan apakah mengusung Rusmadi atau tidak, sebab diketahui kader PDIP juga banyak yang mendaftar.

“Itu tergantung komonikasinya saja lagi, apakah dipilih atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Unmul Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan Awang Faroek belum bisa dikatakan melanggar secara hukum jika mendukung salah satu calon. 

“Kecuali gubernur memfasilitasi salah satu bakal calon. Misalnya dengan menggunakan fasilitas kantor gubernur untuk sosialisasi bakal calon tertentu, itu jelas melanggar etika pemerintahan,”kata Castro sapaan karibnya. (sab)


 

Berita Terkait

Singgung Program Merdeka Belajar di Hardiknas, Pj Gubernur Kaltim: Tidak Usah Lagi Ganti Kurikulum

Kejar Target Upacara Kemerdekaan di IKN, Infrastruktur Kelistrikan Dikebut

Nasib Ribuan THL di Kukar Disorot, DPRD Minta Pemkab Tindaklanjuti karena Belum Terlaporkan di LKPj 2023

Ada Tembakan Gas Air Mata, Peringatan Hari Buruh di Balikpapan Berakhir Ricuh, Tiga Mahasiswa Mengalami Tindakan Refresif

Kesbangpol Kaltim Siapkan Anggaran di APBD Perubahan Jelang Pilkada Serentak

Terdengar Suara Benturan Keras, Remaja Tewas Usai Tabrak Truk Tangki Berhenti di Pinggir Jalan

Tahun Ini, PPDB SMA/SMK di Samarinda Akan Dibuka Mulai Juni

Dua Bangunan dan Satu Sepeda Motor di Samarinda Utara Hangus Terbakar, Termasuk Dokumen Penting Pemilik Rumah

Luka Melepuh di Mulut dan Tangan Bocah, Pasutri di Samarinda Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara

Menghina Sultan Kutai, Panglima Kijang Disidang Adat dan Mengaku Telah Bersalah

ASN yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah Bakal Ditindak BKD Kaltim

Hendak ke Balikpapan, Rombongan Dispusip Berau Kecelakaan di Kelay Pagi Tadi, Lima Orang Luka-Luka

Sistem Transportasi Cerdas akan Diterapkan di IKN

Satu Rumah Warga di Balikpapan Rubuh Imbas Hujan Deras Pagi Tadi

Alasannya Cemburu, Pria di Otista Samarinda Ini Aniaya Istri Siri Hingga Diancam dengan Badik

ETLE Sudah Diberlakukan di Kutai Kartanegara, Kendaraan Dinas Hingga Pejabat Publik Sudah Ada yang Ditilang

Bagian Dalam GOR Segiri Samarinda Dinilai Mengecil, Anggaran Rp88 Miliar Dianggap Terlalu Besar

Parkiran SCP Tidak Berizin, Pansus LKPJ Langsung Gelar Sidak

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.