JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengusulkan kenaikan anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 melalui rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran pada 2018, sebesar Rp2,012 triliun,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu (13/9).

Usulan sebesar Rp2,012 triliun itu terdiri dari Rp7,8 miliar untuk Sekretariat Jenderal (Setjen), kemudian Rp1,077 triliun untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUDDIKMAS), Rp172 miliar untuk Balitbang, Rp101,9 miliar untuk Badan Bahasa, Rp86,846 untuk kebudayaan, dan Rp565,3 miliar untuk Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Penambahan anggaran tersebut, lanjut Muhadjir, digunakan untuk penambahan sasaran Bantuan Operasional Pendidikan pendidikan nonformal yakni paket A, B dan C serta kursus keterampilan.

“Kemudian, meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini, memperkuat program-program kebudayaan, dan memperkuat pengembangan bahasa dan perbukuan,” jelas dia.

Usulan penambahan anggaran tersebut, juga dikarenakan beberpa hal lain seperti memperkuat jaminan kualitas pendidikan dengan meningkatkan akreditasi satuan pendidikan formal dan informal, penambahan unit kerja dan juga tambahan tunjangan profesi guru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp40,1 triliun dalam RAPBN 2018. Jumlah tersebut naik 9,1 persen dibandingkan anggaran pada 2017.

Mendikbud mengatakan pihaknya pada 2018, memberikan perhatian pada penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, penguatan penjaminan mutu pendidikan, penyelarasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, pembangunan sarana prasaran pendidikan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. (ant)