SURABAYA - KPU sudah berusaha memberikan fasilitas bagi masyarakat disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di pemilihan umum hingga pemilu kepala daerah. Namun fasilitas itu dinilai belum maksimal.

“Belum maksimal, karena rata-rata perangkat pemilu banyak belum siap menerima disabilitas apa adanya,” kata Tolhas Damanik, Penasehat Hak Azasi Penyandang Disabilitas, di sela acara Pelatihan Panduan Media untuk Pemberitaan Pemilu Akses di Hotel Santika, Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Rabu (19/7/2017).

Jumlah disabilitas di Jawa Timur mencapai sekitar 10 persen dari seluruh jumlah penduduk.

“Anda bayangkan, semua (penyandang disabilitas) memiliki hak suara. Ini juga bisa jadi modal sendiri bagi calon (calon gubernur) yang akan maju,” tuturnya.

Ia menerangkan, disabilitas sama dengan orang pada umumnya. Disabilitas juga tidak ingin dikasihani, tidak ingin diistimewakan, tapi ingin mendapatkan perlakuan sama dengan orang.

Choirul Anam, Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Data mengatakan, hampir semua regulasi di KPU mulai dari peraturan KPU, surat edaran, petunjuk teknis, patis dilibatkan disabilitas.

“Tinggal memang bagaimana kawan-kawan di bawah (KPU dari seluruh kabupaten dan kota hingga penyelenggara pemilu di tingkat TPS), bisa melaksanakan dengan baik,” kata Choirul Anam.

Anam menambahkan, setelah kegiatan pelatihan bagi media. Besok, mengundang seluruh KPU di 38 KPU Kabupaten dan kota.

Ia mengatakan, menghadapi Pilgub Jatim maupun pilkada serentak 2018, KPU melakukan pendataan lebih awal, termasuk ke pemilih disabilitas.

“Tujuannya agar, kita bisa memetakan di wilayah mana, kecamatan mana, desa mana, TPS mana ada kawan-kawan disabilitas. Karena disabilitas itu bukan hanya tuna rungu, tuna daksa tapi juga ada beberapa jenis. Dengan pemetaan itu, agar tidak terjadi penelantaran disabilitas di TPS. Sedini mungkin kita berikan pelatihan lebih intens kepada TPS yang memang terpetakan disabilitas,” jelasnya. Namun, ada beberapa kelemahan yang ditemui KPU yakni, adanya keluarga pemilih yang tidak mengakui ada yang disabilitas.

“Banyak orang, banyak keluarga tidak ingin dinyatakan masuk dalam kategori disabilitas. Ada rasa minder, ada rasa malu, dan lain-lain. Jadi tidak bisa bebruat banyak itu,” katanya.

Anam mengatakan, jika ditemukan kesulitan yang dialami disabilitas, pihaknya mohon maaf.

“Kami mohon maaf karena belum bisa maksimal melayani, memaksimalkan pelayanan kepada kawan-kawan disabilitas. Saya secara pribadi maupun institusi berjanji akan mengoptimalkan pelayanan penyelenggara terkait hak dan kewajiban kawan-kawan disabilitas,” jelasnya. (dtc)