Kamis, 10/08/2017
Kamis, 10/08/2017
FOTO: ILUSTRASI/NET
Kamis, 10/08/2017
FOTO: ILUSTRASI/NET
SAMARINDA - Kepala Dinas Sosial Kaltim Siti Rusmalia Idrus mengatakan, dalam periode 2017 dan 2018 mendatang dipastikan tidak ada pembangunan panti sosial baru. Masalah anggaran disebut menjadi kendala. Padahal, kebutuhan akan panti sosial terbilang mendesak. Ia membeber, saat ini di Kaltim hanya tersedia 5 panti sosial, yang menangani sedikitnya 500 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Banyak (PMKS) yang masuk daftar tunggu (tidak bisa masuk ke Panti Sosial), namun saat ini masalah yang diluar Panti adalah kewenangan kabupaten/kota. Jadi kami hanya menangani yang dalam panti. Kalau bicara kurang, pasti kurang. Jadi yang ada, kami optimalkan hingga layak. Tahun ini tidak ada rencana, sebenarnya kami mengharapkan ada pembangunan untuk anak berhadapan hukum. Karena saat ini masih masuk di bina remaja,” ujar Rusmalia di konfirmasi Koran Kaltim Kamis (10/8) kemarin.
Keterbatasan anggaran ini kata Siti, juga membuat pihaknya mesti memutar otak, demi kegiatan yang ada di panti sosial tak hanya tetap berjalan. Namun juga bisa memberikan dampak positif bagi para PMKS. Ia menyebut, dalam setahun, setidaknya untuk biaya rutin, Dinsos Kaltim perlu dana sedikitnya Rp5 miliar.
“Jadi yang pertama pemenuhan kebutuhan dasar yakni makan, minum untuk kebersihan client (PMKS) diapers, obat-obatan itu kami anggarkan satu client sekitar Rp25 ribu perhari. Jadi sekitar Rp5 miliar untuk kebutuhan satu tahun,” paparnya.
Menyiasati hal tersebut, ia mengaku kerap menjalin kerjasama dengan pihak swasta, dalam melakukan kegiatan seperti pelatihan, pemulihan dan lain sebagainya. Ia mengaku pihaknya sangat terbuka, bagi kerjasama yang mungkin terjalin dengan semua pihak.
Hal ini kata dia, sebagai bentuk keseriusan Dinsos dalam menangani PMKS, namun tak melulu bergantung kepada anggaran dari pemerintah. Selain itu, orang dengan PMKS di Kaltim juga jumlahnya tergolong banyak, dari yang anak-anak, hingga jompo.
“Padahal keberadaan panti sosial terpusat di Samarinda, dulu ada panti jompo di Bulungan tapi sudah lepas ke Kaltara,” tutupnya. (rs)
FOTO: ILUSTRASI/NET
SAMARINDA - Kepala Dinas Sosial Kaltim Siti Rusmalia Idrus mengatakan, dalam periode 2017 dan 2018 mendatang dipastikan tidak ada pembangunan panti sosial baru. Masalah anggaran disebut menjadi kendala. Padahal, kebutuhan akan panti sosial terbilang mendesak. Ia membeber, saat ini di Kaltim hanya tersedia 5 panti sosial, yang menangani sedikitnya 500 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Banyak (PMKS) yang masuk daftar tunggu (tidak bisa masuk ke Panti Sosial), namun saat ini masalah yang diluar Panti adalah kewenangan kabupaten/kota. Jadi kami hanya menangani yang dalam panti. Kalau bicara kurang, pasti kurang. Jadi yang ada, kami optimalkan hingga layak. Tahun ini tidak ada rencana, sebenarnya kami mengharapkan ada pembangunan untuk anak berhadapan hukum. Karena saat ini masih masuk di bina remaja,” ujar Rusmalia di konfirmasi Koran Kaltim Kamis (10/8) kemarin.
Keterbatasan anggaran ini kata Siti, juga membuat pihaknya mesti memutar otak, demi kegiatan yang ada di panti sosial tak hanya tetap berjalan. Namun juga bisa memberikan dampak positif bagi para PMKS. Ia menyebut, dalam setahun, setidaknya untuk biaya rutin, Dinsos Kaltim perlu dana sedikitnya Rp5 miliar.
“Jadi yang pertama pemenuhan kebutuhan dasar yakni makan, minum untuk kebersihan client (PMKS) diapers, obat-obatan itu kami anggarkan satu client sekitar Rp25 ribu perhari. Jadi sekitar Rp5 miliar untuk kebutuhan satu tahun,” paparnya.
Menyiasati hal tersebut, ia mengaku kerap menjalin kerjasama dengan pihak swasta, dalam melakukan kegiatan seperti pelatihan, pemulihan dan lain sebagainya. Ia mengaku pihaknya sangat terbuka, bagi kerjasama yang mungkin terjalin dengan semua pihak.
Hal ini kata dia, sebagai bentuk keseriusan Dinsos dalam menangani PMKS, namun tak melulu bergantung kepada anggaran dari pemerintah. Selain itu, orang dengan PMKS di Kaltim juga jumlahnya tergolong banyak, dari yang anak-anak, hingga jompo.
“Padahal keberadaan panti sosial terpusat di Samarinda, dulu ada panti jompo di Bulungan tapi sudah lepas ke Kaltara,” tutupnya. (rs)
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.