Senin, 09/12/2019
Senin, 09/12/2019
RDP antara pihak Pertamina, POAK dan Tim 11 di ruang rapat I Pemkot Balikpapan (Foto: Yudi Hadi/Korankaltimcon)
Senin, 09/12/2019
RDP antara pihak Pertamina, POAK dan Tim 11 di ruang rapat I Pemkot Balikpapan (Foto: Yudi Hadi/Korankaltimcon)
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) dan Tim 11 menggelar aksi unjuk rasa damai di depan halaman kantor Wali Kota Balikpapan pada Senin (9/12) siang.
Mereka menuntut kepada Pertamina dan Pemkot Balikpapan memprioritaskan pekerja lokal untuk bekerja pada proyek pembangunan kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Ketua Harian Laskar Merah Putih (LMP) Balikpapan Rona Fortuna mengungkapkan, aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan terhadap Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2), Ignatius Tallulembang terkait pernyataan bahwa proyek Pertamina tersebut melibatkan 1.645 pekerja lokal atau 45,29 persen dari 14 subkontraktor pelaksana hingga November 2019.
"Saya sangat kecewa dengan pernyataan itu, kami pegang data masih ada 3 ribuan pekerja lokal yang belum dipekerjakan di sana,"ucapnya saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat I Pemkot Balikpapan yang dihadiri Asisten I Pemkot Balikpapan Syaiful Bahri, Pertamina dan kontraktor.
Dia meminta kepada pihak Pertamina dan subkontraktor proyek RDMP untuk dapat memberikan data jumlah pekerja lokal yang sudah masuk.
"Alhamdulillah mereka mau membuka data dan data itu akan diserahkan Tim 11 pada hari Rabu (11/12). Selanjutnya kalau data itu memang benar adanya saya tidak masalah yang ditakutkan adalah data itu tidak benar. Ke depan prioritas adalah tenaga lokal Balikpapan,"pintanya.
Rona berkomitmen untuk terus mengawal terkait pemenuhan tenaga kerja lokal di proyek tersebut. "Kami tetap berkomitmen tuntutan dari tahun lalu prioritaskan tenaga lokal, pengusaha lokal, CSR, dan penyegaraan penyelesaian tumpahan minyak yang dialami warga pesisir nelayan dan daerah yang terdampak,"tandasnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: M.Huldi
RDP antara pihak Pertamina, POAK dan Tim 11 di ruang rapat I Pemkot Balikpapan (Foto: Yudi Hadi/Korankaltimcon)
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) dan Tim 11 menggelar aksi unjuk rasa damai di depan halaman kantor Wali Kota Balikpapan pada Senin (9/12) siang.
Mereka menuntut kepada Pertamina dan Pemkot Balikpapan memprioritaskan pekerja lokal untuk bekerja pada proyek pembangunan kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Ketua Harian Laskar Merah Putih (LMP) Balikpapan Rona Fortuna mengungkapkan, aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan terhadap Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2), Ignatius Tallulembang terkait pernyataan bahwa proyek Pertamina tersebut melibatkan 1.645 pekerja lokal atau 45,29 persen dari 14 subkontraktor pelaksana hingga November 2019.
"Saya sangat kecewa dengan pernyataan itu, kami pegang data masih ada 3 ribuan pekerja lokal yang belum dipekerjakan di sana,"ucapnya saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat I Pemkot Balikpapan yang dihadiri Asisten I Pemkot Balikpapan Syaiful Bahri, Pertamina dan kontraktor.
Dia meminta kepada pihak Pertamina dan subkontraktor proyek RDMP untuk dapat memberikan data jumlah pekerja lokal yang sudah masuk.
"Alhamdulillah mereka mau membuka data dan data itu akan diserahkan Tim 11 pada hari Rabu (11/12). Selanjutnya kalau data itu memang benar adanya saya tidak masalah yang ditakutkan adalah data itu tidak benar. Ke depan prioritas adalah tenaga lokal Balikpapan,"pintanya.
Rona berkomitmen untuk terus mengawal terkait pemenuhan tenaga kerja lokal di proyek tersebut. "Kami tetap berkomitmen tuntutan dari tahun lalu prioritaskan tenaga lokal, pengusaha lokal, CSR, dan penyegaraan penyelesaian tumpahan minyak yang dialami warga pesisir nelayan dan daerah yang terdampak,"tandasnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: M.Huldi
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.