KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kamis (26/9) pagi ini pukul 09.00 WITA, massa yang tergabung dalam aliansi Kaltim Bersatu akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang. Aksinya di gelar tersebut merupakan lanjutan yang sebelumnya dilakukan pada Senin (23/9/2019) lalu yang berakhir ricuh antara para pendemo dan aparat kepolisian.

Yang melatarbelakangi unjuk rasa tersebut yakni, terkait dengan Revisi UU yang melemahkan KPK serta UU lainnya, termasuk  Revisi KUHP yang dianggap bertentangan dengan demokrasi.

Sebelum unjuk rasa tersebut digelar, di Universitas Mulawarman (Unmul) beberapa fakultas banyak terpasang spanduk bertuliskan ajakan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan, menyuarakan apa yang menjadi suara hari rakyat.

Spanduk tersebut pada umumnya berisi ajakan kepada seluruh mahasiswa untuk injuk rasa pada Kamis (26/9) hari ini. Salah satunya spanduk yang terpasang di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) yakni bertuliskan “Wajib Seluruh civitas akademika, kosongkan kelas-kelas turun ke jalan, kita ketemu di Karang Paci” tulisan di spanduk itu. Selain itu juga ada pula spanduk bertuliskan “Libur lagi, Unmul turun aksi @kantor DPRD” Hingga adanya spanduk yang bertuliskan meminta izin kepada para dosen untuk ikut aksi yang bertuliskan “Yth bapak/ibu dosen, restui kami kuliah di jalan, tertanda anak mu”.

Tak hanya Fisipol di fakultas lain pun terdapat pula spanduk serupa seperti di FKIP yaitu 'Maaf perkuliahan terganggu, sedang ada perbaikan reformasi' serta 'Kita kuliah di kantor DPRD ! Jangan takut alpa'. Banyak ragam spanduk yang bertuliskan ajakan tersebut yang di tempelkan baik pintu ruangan bahkan gedung.

Saat ditemui, salah satu mahasiswa FKIP mengatakan, spanduk tersebut telah terpasang sejak beberapa hari lalu, bentuk ajakan kepada seluruh mahasiswa bergabung dalam unjuk rasa hari ini. "Sebelumnya saat demo pertama juga sudah ada, tetapi ada juga spanduk yang ditambah, mengajak kawan-kawan untuk turun ke jalan," kata seorang mahasiswa yang tak ingin disebutkan namanya. (*)

Beberapa hal yang menjadi tuntutannya masa aksi:

1. Mendesak Presiden mengeluarkan Perpu terkait UU KPK

2. Tolak segala UU yang melemahkan demokrasi

3. Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil

4. Bebaskan aktivitis Pro demokrasi

5. Hentikan militerisme di tanah Papua

6. Tuntaskan pelanggaran HAM, adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

Penulis: Nancy

Editor: Aspian Nur