JAKARTA - Komisi XI DPR dan pemerintah memutuskan alokasi subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dipangkas menjadi Rp3,1 triliun dari anggaran sebelumnya Rp 9,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemangkasan anggaran FLPP tersebut untuk menajamkan program sejuta rumah yang diusung Presiden Joko Widodo. Pemangkasan dana subsidi perumahan tersebut juga berdasarkan masukan dari Kementerian PUPR dan PT BTN (Persero) Tbk.

“Rp6,6 triliun FLPP dalam rangka menajamkan program dan sinkronisasi, diubah menjadi subsidi selisih bunga. Jadi bukan kami turunkan pengadaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kami ubah dari bentuk investasi jadi selisih bunga,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7).

Nantinya, kata Sri Mulyani, pemerintah hanya membayarkan subisidi untuk selisih bunga. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan pemangkasan dana FLPP hingga Rp 6,6 triliun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemerintah menghemat anggaran FLPP berdasarkan masukan dari kementerian terkait dan PT BTN Tbk (Persero). 

“Kan sesuai peruntukkan, karena kemarin itu termasuk tunggakan (FLPP). Tahun ini, PUPR dan BTN bilang (FLPP) tidak perlu setinggi yang dipagukan. Jadi kalau tidak perlu dipakai semua, kenapa harus ada?” kata Askolani.

Meski demikian, program sejuta rumah tetap menjadi prioritas pemerintah dengan memberikan subsidi bunga. Pemangkasan subsidi KPR tersebut juga diyakini tidak akan mengganggu pelaksanaan program sejuta rumah. 

“BTN membutuhkan subsidi bunga untuk 2017, jadi FLPP agak hemat. Tapi program utamanya tetap jalan dari subsidi bunga yang akan dioptimalkan,” jelas Askolani. 

Dalam RAPBN Perubahan 2017, pemerintah mengusulkan penurunan subsidi bunga kredit menjadi Rp 13 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 15,8 triliun. Pemangkasan tersebut terdiri dari subsidi bunga kredit perumahan Rp 1,7 triliun dan subsidi bantuan uang muka perumahan Rp 1 triliun. (kpn)