KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pemberian imunisasi Measles dan Rubella secara terpadu telah dihentikan pada 7 November kemarin. Namun warga masih bisa memberikan vaksin pencegah penyakit campak dan rubella itu ke anak-anaknya secara perseorangan di Puskesmas.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan, masih ada warga yang mempersoalkan hukum syariat Islam terkait imunisasi MR meski Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mubah atau diperbolehkannya memberi imunisasi tersebut ke anak-anak.

“Itu kan fatwa MUI pusat. Masak para tokoh-tokoh kyai dan ulama tidak membahas sampai ke sana (hukum Islam). Nggak mungkin lah. Mereka (MUI) bisa dibilang suhunya ulama, ya kan. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi,” kata Rizal Effendi (8/11).

Rizal pun meyakinkan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan pembahasan dan penelitian atas dampak atau efek samping kesehatan ketika anak-anak diimunisasi MR.

“Kan sudah 85 persen anak divaksin, dan yang sakit satu atau dua anak saja. Jangan cuma melihat yang terkena efek samping vaksin. Memang usai vaksin itu ada yang efeknya demam, dan itu biasa saja,” ucapnya.

Wali Kota Balikpapan dua periode ini juga menekankan bahwa tidak mungkin pemerintah pusat ingin mencelakakan rakyatnya. “Imunisasi ini kan pakai uang negara juga, biayanya besar. Kan naif sekali, tidak masuk akal kalau masih diperdebatkan,” tukasnya.

Tak hanya itu, beberapa pondok pesantren di kota Balikpapan diketahui tak ingin memberikan imunisasi MR kepada para santrinya. Sehingga persoalan ini direncanakan Rizal akan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat pembukaan Silaturahmi Nasional Hidayatullah nanti.

“Yang saya tahu ada empat pondok pesantren menolak imunisasi MR. Kalau dalam lingkungan sendiri kan nggak masalah. Tapi mereka bersosialisasi juga. Kalau ada yang terkena MR, bisa menular ke orang lain. Kalau ada kesempatan, saya ngomong ke Wapres,” tandasnya. (hn)