KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menyoroti situasi kondisi Covid-19 di Kukar. Hal ini menyikapi kondisi sepekan terakhir di mana kasus positif Covid-19 di Kukar meningkat signifikan.

Sudah belasan kasus dari yang awalnya hanya dua kasus positiv saja. Namun, nyatanya kesadaran terhadap anjuran pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kukar tidak seiring sejalan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat.

Di berbagai ruas jalan dan tempat-tempat di kawasan Kota Tenggarong, kembali banyak aktivitas berkumpul yang dilakukan oleh masyarakat.

“Yang pertama kami minta pemerintah pastikan mengadakan tes skala besar, namun hal ini jangan diartikan kita tes dengan menciptakan kerumunan ya, tidak demikian. Massal maksudnya kalau bisa semua warga dilakukan test, guna menentukan zona per wilayah kecamatan, rapid test ini bisa dilakukan karena memang ada anggarannya itu,” kata Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi kepada korankaltim.com, Rabu (6/5/2020).

Menurut Supri, sapaan akrabnya, aktivitas masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini banyak  di luar rumah. Tentunya tidak sepenuhnya patut disalahkan karena berkenaan dengan urusan pemenuhan kebutuhan sehari-sehari.

“Nanti kalau sudah ditentukan zona-zona merah, tentu akan menjadi perhatian khusus. Namun yang kedua, hal ini (keluar rumah, red) sudah tidak bisa dibendung lagi, karena secara ekonomi dan persoalan perut ini kan tidak bisa terhindarkan,” ungkapnya.

Supri melanjutkan, ketika pemerintah melakukan bertindak represif kepada warga yang berkepentingan untuk mencari penghasilan, maka tindakan yang demikian juga pasti dipersalahkan oleh warga.

“Kalau pemerintah menyuruh tetap di rumah saja namun tidak diberi makan, ya salah juga nanti kan. Jadi yang bisa dilakukan antisipasi pencegahan Covid-19, pemerintah hanya bisa terus selalu memberikan imbauan kepada masyarakat kita untuk tetap jaga jarak, gunakan masker menghindari kerumunan dan perilaku hidup bersih,” terangnya.

“Saya sudah monitoring di Kembang Janggut Desa Tuana Tuha itu, yang mendapatkan bantuan yang terdata layak mendapat bantuan itu hanya 10 KK saja, dan kunjungan di kelurahan dan desa lainnya juga kita lakukan dan sama semua persoalannya, untuk urusan perut ini memang tidak bisa terhindarkan,” tegas Supri. ( Adv)

Penulis : Muhammad Heriansyah

Editor: M. Huldi