KORANKALTIM.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD memgaku heran dengan kerja DPR saat ini.

Sebab, DPR berinisiatif mengusulkan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK, padahal revisi UU KPK tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019 di DPR.

Ia mengingatkan RUU yang menjadi prolegnas itu mesti ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

"Kalau RUU itu harus masuk Prolegnas dan disepakati antara DPR dan pemerintah. Nah, setahu saya tentang UU KPK ini tidak masuk dalam 55 RUU di Prolegnas 2019," kata Mahfud dilansir dari viva.

Dia menambahkan revisi UU KPK memang pernah mencuat. Namun, itu terjadi sudah beberapa tahun lalu. Saat itu, Jokowi selaku presiden menegaskan UU KPK belum direvisi.

"Pernah muncul revisi UU ini tapi lalu bubar. Pak Jokowi dulu sangat bijak bilang pemerintah belum ada niat merevisi UU KPK. Sekarang ini kan istilahnya muncul lagi tiba-tiba," tutur Mahfud.

Kemudian, ia menjelaskan suatu revisi atau Rancangan Undang Undang (RUU) bisa dikebut masuk prioritas untuk dibahas DPR dan pemerintah dengan beberapa syarat. Pertama, mesti ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Perppu ini kemudian akan dibahas di DPR untuk menjadi UU.

Lalu, kedua ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Ketiga, ada perjanjian internasional yang disepakati antarnegara. Selanjutnya, keempat, bila terjadi sesuatu yang luar biasa, urgen dan hanya bisa diselesaikan dengan UU.

"Empat itu saja RUU bisa masuk secara cepat meskipun tidak masuk Prolegnas," jelas eks Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Mahfud pun kembali menyentil DPR periode saat ini yang masa habisnya kurang dari sebulan namun ingin mengebut revisi UU KPK. Masa bakti periode 2014-2019 akan masa habis pada 30 September 2019.

Dia bilang dalam revisi UU KPK mesti melibatkan publik dengan sejumlah pihak seperti akademisi, ahli, hingga meminta pandangan KPK.

"Seumpama pun ada prolegnas, tiga minggu lagi sudah habis masa kerjanya. Dan anggota DPR baru akan dilantik. Kenapa enggak diserahkan ke DPR yang baru saja," tuturnya.

Sebelumnya, pimpinan KPK mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait rencana revisi UU KPK. Harapan KPK saat ini berada di Jokowi. Revisi UU bisa mentok jika Jokowi menolaknya. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya menyurati Jokowi pada Jumat, 6 September 2019.

Dalam surat tersebut, KPK meminta Jokowi tidak tergesa-gesa mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU tersebut. KPK meminta Jokowi terlebih dahulu mendengarkan para ahli, akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan elemen bangsa lain mengenai revisi UU itu.(*)