KORANKALTIM.COM, JAKARTA -- Insiden penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto  menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menginstruksikan kapolri agar memperketat pengamanan pejabat negara pascainsiden penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto di Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

"Saya sudah perintahkan kepada kapolri untuk memberikan pengamanan yang lebih baik," kata Jokowi, dikutip dari republika.co.id, kemarin.

Jokowi juga menginstruksikan Polri, Badan Intelijen Negara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menindak tegas pelaku penyerangan Wiranto. Selain itu, Jokowi juga meminta agar ada pengusutan ihwal jaringan pelaku penyerangan hingga tuntas.

"Yang paling penting jaringan ini harus dikejar, dituntaskan, dan diselesaikan," kata Jokowi. Polri dan BIN menduga pelaku penyerangan terkait dengan kelompok radikal.

Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir menyebut pengamanan terhadap Menkopolhukam Wiranto sudah dilakukan sesuai prosedur. Pelaku penusukan Wiranto terungkap menembus perimeter yang dibuat polisi.

Ia menceritakan, massa berkerumun ingin melihat dan menyapa Wiranto di Alun-Alun Menes. Saat itu, menurut dia, polisi membuat perimeter agar tak ada warga yang terlalu dekat dengan Wiranto.

"Banyak massa menyambut. Kami buat perimeter mundurkan warga. Video yang beredar enggak kelihatan banyak orang karena sudah dimundurkan. Pelaku menembus penjagaan kepolisian," katanya, Kamis (10/10).

Saat terjadinya serangan, tak hanya Wiranto yang jadi korban, tapi juga kapolsek setempat, ajudan Wiranto, dan satu anggota TNI ikut terluka. Polisi pun langsung mengamankan dua pelaku.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah, pihak keamanan kecolongan akibat insiden tersebut. Menurut Dedi, interaksi antara pejabat publik dan masyarakat merupakan hal yang biasa. "Tidak ada istilah kecolongan," kata Dedi di Mabes Pori, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Dedi menegaskan, pengawalan dan pengamanan terhadap Wiranto telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). "Barikade pengamanan tetap melekat. Pamkatnya (pengamanan melekat) dekat dengan beliau, kemudian pamwal (pengamanan pengawalan). Sudah sesuai standar operasional prosedur untuk pengawalan dan pengamanan pejabat publik," kata Dedi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli mengatakan, perlu ada evaluasi SOP pengamanan pejabat publik pascainsiden serangan terhadap Wiranto. Lili mengatakan, peristiwa penusukan Wiranto merupakan kasus pertama terkait penusukan pejabat publik yang merupakan seorang menteri oleh seorang warga.

"Perlu ada SOP pengamanan pejabat publik ini. SOP selama ini seperti apa pengamanannya. Perlu ada evaluasi karena bagaimana pun pejabat publik harus mendapat perlindungan keamanannya," kata Lili.

Terkait motif penusukan, Lili menuturkan, perlu ada penelusuran lebih lanjut. Namun, bisa jadi ada kemungkinan muatan politik di balik penusukan Wiranto karena yang diserang adalah seorang menkopolhukam. (*)