KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Setiap orang punya cara untuk berusaha mencari penghidupan. Salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Bahkan keberadaan PKL termasuk rombong kuliner tepi jalan, turut mampu menggerakan roda perekonomian.

Namun keberadaan pelaku usaha itu harus ditata dan dibina. Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak sosial. Bahkan mampu pula menarik kunjungan wisatawan sebagai destinasi belanja.

"Balikpapan ini kan tidak mengandalkan mengeksplorasi batu bara, tapi lebih kepada sektor jasa, perdagangan dan pariwisata, maka sudah seharusnya PKL itu ditata dan dibina," kata anggota DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, Minggu (29/12/2019).

Pembinaan dan penataan yang dimaksud politikus Gerindra berupa pelokalisiran supaya tidak menyebar di setiap sudut kota. "Keberadaan food truck juga harus diatur," ucapnya.

Lebih lanjut Taqwa mengatakan, penataan PKL akan berimplikasi positif terhadap ekonomi kerakyatan karena ada dapat membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan per kapita di masyarakat.

"Seperti yang saya sebutkan tadi, PKL dapat menjadi penunjang aktivitas sosial, ekonomi dan pariwisata apabila ditata dalam lokasi yang strategis," tukasnya.

Menurutnya, PKL, usaha kuliner dan yang lainnya menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan kota dan masyarakat. "Harus bisa berpadu daya agar PKL mendapatkan naungan," sambungnya.

Persoalannya, pemerintah tidak bisa memberikan penganggaran atau pun program. Hal itu dikarenakan tidak ada legalitas dalam pengelolaan keberadaan PKL.

"Padahal ketika semua sudah tertata, estetikanya baik, pendapatan daerah pasti ikut meningkat," pungkas Taqwa.

Penulis/Editor : Hendra