Senin, 30/12/2019
Abdulloh : Anggaran Penanganan Banjir Lebih Besar
Senin, 30/12/2019
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh
Berita Terkait
Berita Pilihan
Abdulloh : Anggaran Penanganan Banjir Lebih Besar
Senin, 30/12/2019
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Alokasi Anggaran penanganan banjir selalu besar dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2019 ini mencapai Rp120 miliar. Berlanjut pula di APBD 2020.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan anggaran Rp120 miliar itu sudah termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 2018 lalu.
"Iya, SILPA itu karena pembebasan lahan Sungai Ampal belum rampung, jadi masuk lagi di 2019. Untuk 2020 ya dianggarkan lagi," kata Abdulloh, Senin (30/12/2019).
Anggaran sebesar itu tak hanya untuk pembebasan lahan. Tapi sudah termasuk normalisasi drainase, gorong-gorong hingga pemeliharaan waduk dan bozem.
Seluruh proyek itu pun telah berjalan hingga akhir 2019. "Terbagi di sektor-sektor yang memerlukan penanggulangan banjir, termasuk bozem, waduk-waduk," sebutnya.
Sedangkan untuk pembebasan lahan Sungai Ampal, politikus Partai Golkar ini menyebut tidak mudah. Bahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus berhati-hati.
"Memang soal lahan itu masalah klasik ya, tapi harus berhati-hati, jangan sampai terseret hukum. Harus mengikuti peraturan," tandas Abdulloh.
Penulis/Editor : Hendra
Abdulloh : Anggaran Penanganan Banjir Lebih Besar
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Alokasi Anggaran penanganan banjir selalu besar dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2019 ini mencapai Rp120 miliar. Berlanjut pula di APBD 2020.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan anggaran Rp120 miliar itu sudah termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 2018 lalu.
"Iya, SILPA itu karena pembebasan lahan Sungai Ampal belum rampung, jadi masuk lagi di 2019. Untuk 2020 ya dianggarkan lagi," kata Abdulloh, Senin (30/12/2019).
Anggaran sebesar itu tak hanya untuk pembebasan lahan. Tapi sudah termasuk normalisasi drainase, gorong-gorong hingga pemeliharaan waduk dan bozem.
Seluruh proyek itu pun telah berjalan hingga akhir 2019. "Terbagi di sektor-sektor yang memerlukan penanggulangan banjir, termasuk bozem, waduk-waduk," sebutnya.
Sedangkan untuk pembebasan lahan Sungai Ampal, politikus Partai Golkar ini menyebut tidak mudah. Bahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus berhati-hati.
"Memang soal lahan itu masalah klasik ya, tapi harus berhati-hati, jangan sampai terseret hukum. Harus mengikuti peraturan," tandas Abdulloh.
Penulis/Editor : Hendra
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.