JAKARTA - Dikeluarkannya daftar nama penceramah Islam Indonesia oleh Kementerian Agama dinilai sebagai bentuk intervensi negara. Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) Maman Imanulhaq menilai hal tersebut tak perlu dilakukan.

“Negara tidak perlu intervensi terlalu jauh dalam kehidupan beragama warganya,” kata Maman Imanulhaq, Minggu (20/5) dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Maman, yang seharusnya dilakukan Kemenag adalah menginventarisir para mubalig secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau dengan mengeluarkan kriteria penceramah. Semua dilakukan dengan dengan melibatkan ormas Islam dan pesantren.

Dengan begitu, maka warga yang akan mengundang penceramah bisa berdasarkan kriteria yang dibuat. Jika memang harus dibuat daftar, maka yang berhak membuatnya adalah ormas-ormas Islam berdasarkan kriteria yang dibuat.

‘Yang membuat daftar mubalig itu seharusnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al -Irsyad Islamiyah, Persis dan yang lain,” kata Maman.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, Majalengka itu juga mengingatkan para petugas penyuluh agama Kemenag agar meningkatkan kinerja serta bekerja sesuai porsinya. Sebab, selama ini banyak penyuluh agama yang justru menjadi mubaliq, menggantikan peran para da’i yang seharusnya mereka bimbing.

“Padahal, seharusnya kehadiran para penyuluh agama membuat para mubaliq menjadi lebih punya wawasan keislamam yang kuat, wawasan keindonesiaan yang kokoh dan wawawan kemanusiaan yang dalam,” katanya.

Yang tak kalah penting, Kemenag menurut Maman juga harus menyoroti konten ceramah agama di media. Ia menilai Kemenag harus proaktif memberi pemahaman tetang Islam kepada para manajer dan produser program keagamaan, terutama di televisi. Sebab, banyak produser acara keagaam Islam yang pengetahuan tentang Islam sangat minim.

“Undang semua produser program keagamaan di TV, berikan mereka wawasan bahwa menayangkan sebuah acara tidak sekadar disenangi penonton. Bagimana kalau akhirnya acara itu membahayakan bangsa dan negara,” kata Maman.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam berharap daftar 200 nama penceramah yang dirilis ini tidak perlu dipersoalkan lebih jauh. 

Menurutnya, sebelum mengeluarkan daftar tersebut, Kemenag banyak dimintai saran oleh lembaga atau instansi terkait penceramah. Tidak hanya saat bulan puasa, tapi juga di waktu lainnya.  (cnn)