KORANKALTIM.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru tak bisa dimanfaatkan oleh spekulan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. "Kalau ada yang jual beli properti, jual beli tanah, jangan mimpi jadi spekulator untuk ibu kota baru ini," ucap Bambang, Selasa (20/8/2019) kemarin seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Pasalnya, pembangunan ibu kota baru hanya akan dilakukan di lahan milik negara. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengganti rugi untuk membeli lahan milik rakyat. "Lahan yang kami pakai adalah lahan yang dikuasai oleh negara, bukan lahan orang yang kami beli. Jadi spekulasi menurut saya akan merugikan diri sendiri," ucapnya.

Bambang menyatakan pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Namun, belum ada kepastian dari pemerintah terkait kota mana yang akan dipilih. Hal yang pasti, beberapa kriteria yang dipilih, antara lain ketersediaan lahan milik negara, kemiringan lahan dan daya dukung tanah, ketersediaan sumber daya air, serta lokasi bebas bencana banjir dan kebakaran hutan. 

Sebelumnya, Preside Joko Widodo (Jokowi) mengatakan lokasi ibu kota negara baru yang akan menggantikan DKI Jakarta telah mengerucut ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. "Di mana pastinya, sejauh ini telah mengerucut ke salah satu provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan," kata Jokowi.

Menurutnya, segala aspek dalam proses pemindahan ibu kota, seperti skema pembiayaan, desain kelembagaan, hingga payung hukum regulasi, sedang dikaji secara mendalam dan detail. (*)