KORANKALTIM.COM, BOGOR –Kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan mendorong Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB untuk mengkajinya. 

Kajian tersebut digelar dalam Jabodetabek Study Forum di Aula Ahmad Baehaqie, P4W LPPM IPB Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/8). Forum tersebut menghadirkan Prof Jane Singer dari Jepang yang merupakan pakar transmigrasi.

Kepala P4W, Dr Ir Ernan Rustiadi mengatakan, kegiatan pemindahan ibu kota perlu dikaji secara mendalam. Ia menilai kajian pemindahan ibu kota tersebut harus mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

“Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk berdiskusi mengenai kegiatan transmigrasi di Indonesia, terlebih dengan adanya rencana pemerintah pusat yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari pengalaman transmigrasi besar-besaran pada tahun 1990-an,” ungkapnya dikutip dari Republika.co.id, Jumat (30/8).

Dalam paparannya, Prof  Jane Singer  menyampaikan kegiatan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan banyak aspek diantaranya adalah aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. 

“Kegiatan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah harus mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan. Terkait transmigrasi ini, ada pendekatan baru yang harus dikaji yaitu pendekatan terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan transmigrasi ini,” ungkap Jane.

Ia mengungkapkan, kajian terhadap kerusakan lingkungan ini harus dilakukan secara mendalam karena dampak yang diberikan berupa dampak jangka panjang. Terkait sosial budaya, Jane berpesan supaya kegiatan transmigrasi jangan sampai menggusur budaya dan tradisi lokal setempat.

“Akan lebih baik apabila transmigran dapat bersinergi dengan penduduk lokal sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak,” tuturnya.

Pada kesempatan ini,  Jane memberikan contoh kegiatan transmigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an karena proyek pembuatan waduk. Dengan adanya kegiatan transmigrasi tersebut, ia berpesan supaya pemerintah dapat mengevaluasinya sehingga kekurangan maupun dampak negatif yang terjadi tidak terulang kembali setelah ibu kota dipindahkan.(*)